Jalan RA Basyid Lamsel Segera Mulus, Pemkab Kucurkan Rp1,1 Miliar

LAMPUNG SELATAN — Jeritan dan penantian panjang warga Kecamatan Jati Agung terkait kerusakan Jalan RA Basyid akhirnya menemui titik terang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikannya tak akan tinggal diam: proses perbaikan jalur krusial ini bakal segera digeber dalam waktu dekat.

Sebelumnya, kondisi jalur utama penghubung Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung ini sempat menjadi sorotan panas. Lubang-lubang menganga yang membahayakan pengendara—khususnya roda dua—membuat warga geram hingga nekat memasang ban bekas sebagai tanda bahaya di tengah jalan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah mengunci anggaran khusus untuk menangani ruas jalan tersebut pada Tahun Anggaran 2026.

Tak main-main, Pemkab Lamsel menyuntikkan dana sebesar Rp1.130.985.584 untuk merehabilitasi jalan dengan konstruksi lapis aspal beton (AC-WC).

"Proses administrasi sudah selesai. Kontrak pekerjaan telah ditandatangani bersama CV. Bintang Artha Nagendra pada 30 Juli 2026 lalu. Saat ini pihak pelaksana sedang melakukan persiapan untuk langsung mengeksekusi pekerjaan di lapangan," tegas Hendry, Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Lampung Selatan, jalan yang diperbaiki ini berada di Ruas Jalan Karang Sari–Batas Bandar Lampung (Nomor Ruas 201) dengan total panjang 4,47 kilometer.

Berikut adalah potret kondisi terkini ruas jalan tersebut:

• Kondisi Baik: 450 meter
• Kondisi Sedang: 1.600 meter
• Rusak Ringan: 2.090 meter
• Rusak Berat: 330 meter

Untuk tahap awal ini, target penanganan difokuskan sepanjang 750 meter pada titik-titik vital.

Tingginya mobilitas harian—mulai dari motor, mobil pribadi, hingga kendaraan bertonase besar—membuat kemacetan dan kepulan debu/bahaya kecelakaan kerap mengintai, terutama saat jam pulang kerja.

Menanggapi desakan warga agar seluruh ruas jalan ditumpuk aspal sekaligus, Hendry mengimbau masyarakat untuk memahami skema pembangunan yang terikat kemampuan anggaran daerah.

• Penyesuaian Skala Prioritas: Keterbatasan anggaran di tingkat daerah maupun nasional memaksa Pemkab memutar otak.
• Skema Bertahap: Penanganan diutamakan pada titik dengan tingkat kerusakan terparah dan volume lalu lintas paling padat.

"Pemerintah tidak tinggal diam. Semua keluhan warga kami catat dan langsung ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Mohon doa dan dukungannya agar pengerjaan berjalan lancar, sehingga mobilitas warga kembali aman dan nyaman," pungkas Hendry.