Penyekatan Gabah di Bakauheni Berbuntut Panjang, Distributor Mesuji Bongkar Fakta Pahit di Tingkat Petani

LAMPUNG - Blokade pengiriman angkutan padi lintas pulau yang terjadi di kawasan Pelabuhan Bakauheni akhir pekan lalu memicu gejolak panas di kalangan distributor. Kebijakan pembatasan distribusi komoditas pangan ini langsung menuai protes keras dari para pelaku usaha dan petani di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Adg, salah seorang agen distributor padi terkemuka di Mesuji, secara blak-blakan membongkar akar permasalahan pelik yang selama ini luput dari sorotan publik. Menurutnya, mahalnya harga jual gabah di tingkat petani bukan tanpa alasan logis, melainkan dipicu oleh membengkaknya biaya operasional hulu yang sangat mencekik.

"Masalah kenapa mahal dari petani ini kan, dari urusan air saja sudah susah. Petani harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah per hektare secara mandiri hanya untuk membuat sumur bor demi menyelamatkan tanaman mereka," ungkap Adg dengan nada geram, Sabtu (5/9/2026).

Situasi semakin pelik ketika dinamika pasar di Pulau Jawa menawarkan angka fantastis yang jauh melampaui penawaran pabrik-pabrik lokal di daerah. Perbedaan margin keuntungan yang mencolok ini membuat hukum pasar berjalan secara natural, di mana pemilik komoditas bebas melepas barangnya ke penawar tertinggi demi menutupi biaya produksi yang tinggi.

"Sementara harga dari Pulau Jawa jauh lebih tinggi, jadi orang tentu lebih memilih untuk jual ke sana daripada ke pabrik lokal. Terkait harga dari petani saja kadang sudah tinggi dibandingkan dengan harga di pabrik," tegasnya.

Meskipun pemerintah daerah telah menerbitkan regulasi ketat terkait pembatasan arus keluar komoditas, daya tarik pasar luar daerah terbukti jauh lebih dominan. Ketika disparitas harga sangat menguntungkan di pulau seberang, aturan lokal seolah tak berdaya membendung arus distribusi.

"Di seberang harga bagus, berarti kan otomatis mereka pilih ke seberang meskipun sudah ada aturan di daerah. Persoalan ini sebenarnya tidak hanya memberatkan agen saja, tapi jauh lebih memberatkan petani. Jadi, petani ini yang paling kasihan di tengah himpitan biaya produksi dan aturan," pungkasnya mendesak perhatian serius dari pihak berwenang.