Aktivis Banten, Soroti Komitmen Presiden Dan DPR RI, Yang Akan Segera Cabut Kebijakan Tidak Pro Rakyat

Banten  - Menindaklanjuti Terkait Aksi Demonstrasi di Kota Serang Provinsi Banten, pada (30/8/2025) waktu lalu, Menuai kritik oleh salah satu aktivis kota serang

Aksi ini lahir dari kekecewaan mendalam terhadap tindakan aparat kepolisian di Jakarta yang sebelumnya menyebabkan hilangnya nyawa seorang driver ojek online yaitu (Alm. Affan Kurniawan).

Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Kolektif Suara Rakyat (GKSR) Banten, Hafiz mengatakan bahwa merasa miris melihat tindakan aparat yang seolah terkesan krisis akan moralitas dan empati sebagai pengayom masyarakat 

"Kejadian itu menjadi bukti nyata krisis moralitas dalam tubuh kepolisian, lembaga yang seharusnya mengayomi dan melindungi rakyat, namun justru menunjukkan sikap represif. Kami menegaskan bahwa Polri telah gagal menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, pelayan publik, sehingga ingin adanya revolusi internal agar lembaga ini kembali berpihak pada kepentingan rakyat" ujarnya 

Ia menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk kembali kepada tujuan awal bersama yaitu menolak kebijakan DPR RI yang tidak berpihak terhadap Rakyat 

"Namun, aksi pada tanggal 30 agustus 2025 lalu, tidak hanya berhenti pada soal kekerasan aparat. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa perjuangan ini berangkat dari akar masalah yang lebih besar: krisis moralitas dan kedzaliman serta membuat kebijakan publik yang tidak pro terhadap rakyat" tegasnya 

"Rakyat semakin terhimpit oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Harga kebutuhan pokok naik, beban pajak mencekik, sementara kesejahteraan tak kunjung hadir. Lembaga negara yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru kerap menelurkan kebijakan yang menguntungkan segelintir elit" sambungnya 

Mengacu dengan pernyataan presiden Prabowo pada konferensi pers 31 Agustus 2025 petang kemarin, bahwa pemerintah eksekutif dan legislatif berjanji akan memproses aparat yang represif, dan akan segera mencabut kebijakan DPR yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, presiden mengatakan berjanji akan segera mencabut tuntutan tersebut

"Maka dengan itu Teman-teman, dengan pernyataan presiden tersebut, tindakan semacam ini lah sesungguhnya yang perlu kita kawal bersama" paparnya

"mari kita ingat kembali tujuan awal gerakan mulia kita, agar menuntut DPR untuk segera mencabut kebijakan legislasi yang menindas rakyat"

"DPR telah terlalu sering melahirkan regulasi yang tidak jelas, tumpang tindih, bahkan menyusahkan masyarakat. Regulasi-regulasi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya komitmen terhadap demokrasi, tetapi juga memperlihatkan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi, serta mengembalikan fungsi utamanya sebagai rumah rakyat, bukan rumah para elit politik" tegasnya 

"Hari ini kita berdiri bukan semata-mata untuk melawan kekerasan aparat, tetapi untuk meluruskan arah demokrasi bangsa. Krisis moralitas, kebijakan yang menindas, serta regulasi yang menyusahkan masyarakat harus segera dihentikan. Suara rakyat tidak boleh dibungkam oleh gas air mata, tidak boleh dipadamkan oleh intimidasi, dan tidak boleh dilupakan oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan"

"Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Demokrasi tanpa moralitas hanyalah topeng, dan hukum tanpa keadilan hanyalah alat kekuasaan. Maka selama suara rakyat dan rencana pencabutan kebijakan yang tidak pro rakyat diabaikan, perjuangan ini akan terus dilanjutkan oleh kami khusus nya dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi berbagai kampus di provinsi Banten" tutupnya