PEMKAB LAMSEL GERAK KILAT BENTENGI WARGA PESISIR DARI AMUKAN ANAK KRAKATAU

LAMPUNG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan langsung mengambil langkah taktis dan komando darurat menyusul eskalasi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Melalui instruksi langsung Bupati yang digeber lewat rapat koordinasi jarak jauh, Sabtu malam (5/9/2026), jajaran eksekutif daerah langsung tancap gas merapatkan barisan guna memastikan keselamatan warga pesisir dari ancaman material erupsi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa ancaman utama yang kini diwaspadai secara ketat adalah terjangan hujan abu vulkanik pekat. Meski status ancaman ini berbeda karakternya dibanding tragedi kolapsnya tubuh gunung yang memicu tsunami pada 2018 silam, pemerintah daerah sama sekali tidak mengambil risiko longgar.

"Potensi dampak yang perlu diwaspadai saat ini adalah hujan abu vulkanik. Kondisi ini berbeda dengan kejadian tahun 2018. Meski demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat," tegas Hendry, Minggu (6/9/2026).

Sebagai benteng perlindungan awal, Pemkab langsung menggandeng jajaran Polres Lampung Selatan untuk melakukan embargo sementara. Seluruh aktivitas pelayaran wisata menuju Pulau Sebesi dan zona merah Gunung Anak Krakatau resmi dihentikan total sampai situasi dinyatakan steril oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Tidak hanya sektor pariwisata, sektor nadi transportasi publik juga dalam pengawasan super ketat. Dinas Perhubungan yang berkolaborasi erat dengan otoritas ASDP dan KSOP terus memelototi pergerakan alur pelayaran di Pelabuhan Bakauheni serta Dermaga Canti. Langkah ini krusial untuk menjamin keselamatan armada penyeberangan dari terjangan material vulkanik di jalur laut.

Di lini akar rumput, para camat diinstruksikan turun gunung secara agresif. Aparatur wilayah diminta siaga penuh membentengi warga sekaligus menyebarluaskan instruksi darurat agar masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan tatkala hujan abu mengguyur.

Guna meredam risiko kesehatan akibat paparan debu vulkanik, kolaborasi lintas satuan langsung diaktifkan. Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Kesehatan, hingga BPBD bergerak serentak mendistribusikan masker gratis serta mendirikan posko-posko kesehatan taktis di titik-titik paling rentan terdampak.

Perlindungan khusus juga difokuskan bagi para nelayan lokal. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan keras melarang seluruh aktivitas melaut dalam radius aman minimal tiga kilometer dari kawah Anak Krakatau.

Bahkan, sektor pendidikan dan ketahanan pangan pun telah disiapkan dalam skenario darurat. Dinas Pendidikan siaga penuh menerapkan opsi sekolah darurat daring atau peliburan total jika eskalasi abu vulkanik kian membahayakan siswa. Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan diperintahkan langsung memitigasi ketersediaan cadangan logistik beras dan pangan strategis guna mengantisipasi kelumpuhan ekonomi warga pesisir yang menggantungkan hidup di laut.

Mengantisipasi skenario terburuk jika status bencana meluas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) langsung disiagakan untuk mengucurkan pos dana Belanja Tidak Terduga (BTT) secara akuntabel.

BPBD Lampung Selatan didapuk sebagai komando utama penanganan krisis dengan membuka saluran darurat Call Center siaga 24 jam di nomor 0823-5892-4600. Seluruh satuan tugas wajib melaporkan dinamika lapangan secara berkala setiap tiga jam sekali, yang langsung dikoordinasikan berjenjang ke Pemprov Lampung dan BNPB pusat.

Guna membentengi masyarakat dari terjangan berita bohong atau hoaks yang berpotensi memicu kepanikan massal, Pemkab memberlakukan kebijakan satu pintu informasi. Segala rilis resmi penanganan bencana dikonsentrasikan penuh melalui Dinas Kominfo Lampung Selatan.

"Kami mengajak media massa maupun media digital untuk bersama-sama menyebarluaskan informasi resmi yang telah terverifikasi. Masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya," pungkas Hendry.

Pemerintah daerah mengimbau warga tetap tenang namun siaga tinggi, serta mematuhi seluruh instruksi evakuasi maupun mitigasi dari petugas di lapangan demi keselamatan bersama.