Dana Terkuras Triliunan Alun Lampung Kritik Peluncuran Tahap 4 FOLU Net Sink

LAMPUNG - Program ambisius Indonesia’s FOLU Net Sink kini memasuki Tahap 4 dengan skema Blended System, menyusul klaim keberhasilan pada tiga tahap sebelumnya dalam pertemuan antara operator dana lingkungan dan pendonor (12–13 Februari 2025). Namun, langkah ini disambut skeptisisme tajam dari ALUN Lampung dan DPN ALUN Indonesia yang meragukan dasar penilaian "sukses" tersebut.

Kontradiksi Data: Sukses vs Deforestasi

Meskipun program ini telah menyerap anggaran sekitar Rp 5,9 triliun sepanjang 2022–2025, ALUN menyoroti bahwa indikator keberhasilan ekologis dan sosialnya belum transparan. Data KLHK (2022–2023) justru masih mencatat angka deforestasi sekitar 0,13 juta hektare per tahun.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: jika rehabilitasi diklaim efektif, mengapa bencana ekologis dan kerusakan hutan masih terus menghantui berbagai wilayah di Indonesia?

Sorotan pada Tata Kelola dan Maladministrasi

Transparansi distribusi dana menjadi titik krusial yang dikritik. Evaluasi independen terhadap dampak nyata bagi masyarakat adat dan penurunan deforestasi dinilai masih minim. Selain itu, terdapat dugaan maladministrasi pada seleksi Tahap 4, dengan indikasi:

Waktu Rekrutmen Sempit: Pengumuman seleksi yang hanya berdurasi sekitar satu bulan.

Syarat Diskriminatif: Kewajiban memiliki rekam jejak pada tahap 1–3 yang dianggap menutup pintu bagi partisipasi baru.

Pemetaan "Terkunci": Penentuan wilayah dan anggaran diduga sudah dilakukan sebelum proses seleksi final berakhir.

Ketimpangan Anggaran di Lapangan

Terdapat kesenjangan mencolok antara alokasi untuk tenaga ahli dengan apa yang diterima masyarakat di akar rumput. Sebagai contoh, di kawasan mangrove, masyarakat disebut hanya menerima sekitar Rp 1.750 per bibit. Dengan harga tersebut, warga dibebankan tanggung jawab besar untuk menanam hingga menjaga hutan dalam jangka panjang, sementara biaya operasional birokrasi dinilai jauh lebih besar.

Risiko Reputasi Internasional

Mengingat dana program ini berasal dari skema internasional, ketidaksesuaian laporan lapangan dengan kondisi riil dapat mencoreng nama baik Indonesia. Jika ditemukan adanya penyimpangan tata kelola, Indonesia berisiko menghadapi konsekuensi administratif dan kehilangan kepercayaan global dalam agenda perubahan iklim.

Desakan untuk Audit dan Transparansi

ALUN Lampung dan DPN ALUN Indonesia menuntut langkah tegas berupa:

Audit Menyeluruh terhadap pelaksanaan tahap 1 hingga 3.

Publikasi Indikator Keberhasilan secara terbuka agar bisa diuji publik.

Pengawasan Ketat dari DPR RI (Komisi IV) terhadap alokasi dana.

Prioritas Ekologis: Menjaga agar hutan sosial tetap berfungsi sebagai penyangga alam, bukan sekadar komoditas ekonomi yang mengabaikan fungsi konservasi.