8 Fraksi DPRD Lampung Selatan Kompak Ketok Palu Lanjut Bahas Perubahan APBD 2026
LAMPUNG SELATAN — Langkah dramatis dan krusial baru saja terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan Delapan fraksi DPRD secara mengejutkan kompak menyatakan siap pasang badan dan melesat ke tahap pembahasan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Keputusan besar ini diambil demi memastikan program-program 'dewa' pro-rakyat tak mandek di tengah jalan
Kesiapan penuh para wakil rakyat ini bergulir panas usai Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar—yang hadir mewakili Bupati Radity Egi Pratama—secara resmi menyodorkan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna mendebarkan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (5/8/2026).
Atmosfer rapat berlangsung intens di bawah pimpinan Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, yang didampingi trio Wakil Ketua: Merik Havit (Wakil Ketua I), A. Benny Raharjo (Wakil Ketua II), dan Bella Jayanti (Wakil Ketua III).
Dalam pidato penuh penekanan, Wabup Syaiful menegaskan bahwa manuver pergeseran anggaran ini bukan sekadar hitung-hitungan di atas kertas. Dokumen KUPA-PPAS Perubahan ini ditandaskan sebagai amunisi strategi fiskal darurat akibat dinamisnya kondisi ekonomi, perubahan kebutuhan pemerintahan, hingga pemanfaatan SiLPA yang harus diputar cepat.
"Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian postur anggaran! Ini instrumen kebijakan fiskal daerah untuk merespons dinamika pembangunan, menjaga pelayanan publik, dan memastikan program prioritas meroket secara efektif serta efisien demi masyarakat," tegas Syaiful menggelegar.
Penyusunan dokumen super penting ini menginduk pada Perubahan RKPD 2026 dengan memperhitungkan realitas ekonomi daerah, arah kebijakan pusat, Pemprov Lampung, hingga ketahanan kas daerah.
Tak main-main, postur anggaran yang disodorkan mengalami lonjakan signifikan yang menyita perhatian:
- Pendapatan Daerah: Diproyeksi naik kelas menjadi Rp2,147 triliun (melejit bertambah Rp28,53 miliar dari target awal).
- Belanja Daerah: Digenjot hingga menyentuh angka fantastis Rp2,415 triliun (meroket naik sekitar Rp194,11 miliar).
Ke mana aliran dana jumbo ini bermuara? Syaiful membeberkan bahwa lonjakan belanja ini disuntikkan langsung untuk sektor-sektor vital:
- Pelunasan belanja wajib dan mengikat.
- Penyelesaian utang/kewajiban pekerjaan fisik tahun 2025.
- Gebrakan kesehatan: Amankan Program Jaminan Kesehatan Nasional via UHC Prioritas.
- Pemanfaatan hibah pusat dan optimalisasi SiLPA TA 2025.
Bukan hanya itu, Syaiful juga membocorkan sektor penerimaan pembiayaan daerah yang diproyeksikan menyentuh angka Rp290,58 miliar, hasil kombinasi SiLPA 2025 dan pinjaman daerah.
Sesi Pandangan Umum menjadi penentu. Hasilnya? Tanpa penolakan berarti, seluruh (8) fraksi DPRD Lampung Selatan menyatakan menerima dan siap tancap gas membahas rancangan ini bersama eksekutif sesuai aturan main.
Konsensus besar antara legislatif dan eksekutif ini menjadi karpet merah bagi Pemkab Lampung Selatan untuk mengeksekusi program pembangunan yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung bagi seluruh warga Lampung Selatan