Pabrik Beras Lampung Menjerit: Penyekatan Bakauheni Hanya Solusi Semu di Tengah "Perang" Gabah Lintas Pulau

LAMPUNG SELATAN — Ketegangan rantai pasok pangan kembali memanas, menyusul penyekatan pengiriman gabah di Pelabuhan Bakauheni memicu gejolak di kalangan pengusaha pengolahan padi.

K.A., seorang pemilik pabrik penggilingan padi terkemuka di Lampung Selatan, membeberkan carut-marut persoalan yang mengancam kelangsungan industri beras lokal. Menurutnya, aksi penyekatan saja tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah selama pasar di Pulau Jawa berani membeli gabah Lampung dengan harga ugal-ugalan.

"Gabah kita sekarang banyak yang bobol keluar, sementara stok di Lampung sendiri justru sedang defisit akut," ujar K.A., Jumat (4/9/2026).

Dampak dari pengurasan bahan baku ini sangat telak. Pabrik-pabrik lokal terpaksa gigit jari dan harus memutar otak lebih keras, bahkan sampai mendatangkan beras siap jual dari Pulau Jawa demi menjaga dapur produksi tetap ngebul. Namun, skema ini menciptakan pembengkakan biaya logistik yang luar biasa.

"Otomatis harganya jadi jauh berbeda. Sangat jauh rasanya jika dibandingkan antara mengolah gabah sendiri di Lampung dengan harus mendatangkan produk beras jadinya dari Jawa," keluhnya.

Menyoroti alasan mengapa gabah Lampung begitu deras mengalir ke seberang, K.A. memetakan akar masalahnya pada disparitas harga serta kegagalan panen struktural yang melanda wilayah sentra di Pulau Jawa.

Faktor utama pemburu gabah lintas pulau berani mematok harga tinggi adalah kombinasi antara tingginya HET di wilayah Jawa dan minimnya pasokan akibat gagal panen massal. Di saat lumbung-lumbung di Jawa kosong dan masa panen telah usai, para cukong di sana nekat menggelontorkan modal besar untuk menyedot gabah dari Lampung.

Ironisnya, para pemburu gabah luar daerah ini diduga kuat bermain mata dengan aturan harga di tingkat konsumen. Berdasarkan investigasi lapangan para pengusaha lokal, harga beras di pasaran Jawa saat ini telah menembus angka Rp16.000 per kilogram, padahal ketentuan HET nasional dipatok pada angka Rp15.000.

"Seharusnya pihak berwenang menindak tegas pasar di Jawa sana. Mereka sudah berani buka harga jauh di atas HET, mencapai 16 ribu rupiah, sementara aturan resminya 15 ribu. Ini kan sudah sangat jauh melenceng," tandas K.A. dengan nada geram.

Di tengah kekacauan pasar ini, posisi pabrik penggilingan di Lampung ibarat buah simalakama. Mereka dihadapkan pada kenyataan pahit di mana harga pembelian gabah di tingkat petani sudah melambung tinggi, namun di sisi lain mereka diikat oleh regulasi HET saat hendak melepas beras ke pasaran.

"Kalau kami jual beras di atas HET, jelas kami langsung kena sanksi hukum karena aturannya jelas. Tapi kalau dipaksa menjual di bawah HET, pabrik kami yang gulung tikar karena modal beli gabahnya saja sudah terlampau mahal," ungkapnya 

Solusi ekstrem sempat terlintas di benak para pengusaha. Jika pemerintah tetap membiarkan mekanisme pasar bebas tanpa kontrol ketat terhadap pengiriman gabah ke luar daerah, K.A. menantang pemerintah untuk menghapus saja aturan HET secara total. Kendati demikian, ia menyadari opsi tersebut adalah bom waktu yang akan menghancurkan daya beli masyarakat luas.

"Kalau memang kami dipersilakan beli gabah dengan harga tinggi bebas, ya kami siap-siap saja, asal hapuskan dulu aturan HET-nya. Tapi itu kan tentu bakal berdampak langsung bikin hancur masyarakat karena harga beli jadi tidak terkendali. Jadi sepertinya opsi itu mustahil," imbuhnya.

Di tengah badai krisis pasokan ini, K.A. secara objektif menilai bahwa Perum Bulog masih berada pada jalur fungsi intinya. Bulog, menurutnya, tidak perlu melakukan intervensi liar saat harga komoditas melambung naik, melainkan harus hadir pada momentum yang tepat yakni saat panen raya ketika harga gabah jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

"Terkait peran Bulog, menurut kami mereka sudah on track menstabilkan harga. Saat harga naik seperti sekarang ya Bulog memang tidak ikut campur. Kecuali pas panen raya dan harga anjlok di bawah HPP, baru Bulog wajib turun tangan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan Bulog," terangnya.

Kendati demikian, para pengusaha mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan kebijakan pengawasan. Operasi pasar dan razia penegakan HET tidak boleh hanya menyasar wilayah Lampung semata, melainkan harus dilakukan secara masif hingga ke seberang pulau.

"Intinya, kalau memang sudah ada aturan HET, ya tolong terapkan secara adil di seluruh provinsi. Contohnya lewat razia pasar yang ketat, jangan cuma di Lampung saja yang dirazia pasar, tapi di seberang Pulau Jawa juga harus ditegakkan secara serentak" Pungkasnya

(Ben)